PMII STAMIDIYA KONANG,  MEMPERINGATI HARLAH PMII YANG KE-55 DI SEN ASEN KONANG BANGKALAN

PMII KOMISRIAT STAMIDIYA KONANG BANGKALAN

Surabaya (ANTARA News) - Menristekdikti Mohamad Nasir mendukung Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama (YTPS-NU) "Khadijah" Surabaya untuk membangun perguruan tinggi (PT) berstandar internasional.

"Di sini, SD, SMP, dan SMA yang ada sudah berstandar Cambridge International Examination (CIE), karena itu saya dorong untuk membangun PT berstandar internasional," katanya saat mengunjungi YTPS-NU Khadijah di Wonokromo, Surabaya, Sabtu.

Didampingi Ketua Umum YPTS-NU Khadijah Surabaya, Khofifah Indarparawansa, mantan Rektor Undip Semarang itu menjelaskan standar internasional itu penting karena dunia ke depan akan semakin terbuka.

"Kalau kita tidak menyiapkan sumber daya manusia yang berkelas dunia, maka kita akan semakin ketinggalan. Kalau selama ini, NU berbuat untuk Indonesia, maka ke depan harus berbuat untuk Indonesia dan dunia," katanya.

Menjelang peninjauan ke Perguruan Internasional YTPS-NU di Wonorejo, Surabaya, Menristekdikti mengaku siap memberikan izin rencana pendirian PT berstandar internasional itu, asalkan ada fasilitas (sarana) dan sumber daya (dosen).

"Saran saya, jangan membuka fakultas yang tidak dibutuhkan. Kalau berdiri di Surabaya, maka harus melihat potensi Surabaya itu apa, lalu dirikan fakultas yang sesuai kebutuhan itu," katanya.

Menurut dia, banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap pasar karena dua hal yakni kompetensi atau kualitas lulusan dan kebutuhan pasar yang tidak tergarap.

"Saya yakin Khadijah (YPTS-NU Khadijah) bisa, asalkan punya komitmen yang kuat pasti bisa. Kita punya 134 PTN dan 4.100-an PTS, tapi dua PTN yang masuk 500 universitas terkemuka di dunia," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum YPTS-NU Khadijah Surabaya, Khofifah Indarparawansa, menyatakan perguruan tinggi berstandar internasional itu disiapkan sejak tahun 2009 dan akhir tahun ini akan dimulai pembangunannya.

"Kita punya lahan seluas 14,5 hektare yang akan kita bangun PAUD, SD, SMP, SMA, universitas, asrama siswa dan guru, masjid, perpustakaan, masjid, hotel untuk tamu dan pertemuan, dan supermarket, bahkan masih ada 40 persenopen space untuk danau di tengah-tengah," katanya.

Khofifah yang juga menjabat sebagai Mentersi Sosial itu mengharapkan pembangunan akan selesai dalam lima tahun dengan dukungan dana dari Islamic Development Bank (IDB).

"Kita juga akan menyiapkan sumber daya manusia selama lima tahun ke depan untuk mendukung lima fakultas yang kita rencanakan yakni STEEM atau sains, teknologi, engineering, ekonomi, dan mathematic," katanya.

Denpasar (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad menegaskan tunjangan untuk guru di Indonesia tidak dihapuskan karena sudah disalurkan hingga semester ketiga (Januari-September 2015).

"Isu pencabutan tunjangan guru yang berkembang saat ini tidak benar, karena itu sudah perintah Undang-Undang dan anggaran tunjangan guru Tahun 2016 juga sudah disetujui anggota DPR," ujar Hamid Muhammad, di Denpasar, Selasa.

Ia mengakui, tunjangan guru Tahun 2015 yang sudah dianggarkan mencapai Rp70 triliun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dianggarkan Rp6,5 triliun dengan total keseluruhan Rp76,5 triliun sudah ditetapkan DPR.

Kemudian, untuk Tahun 2016 anggaran tunjangan guru yang sudah disetujui DPR diperkirakan bertambah menjadi Rp74 triliun untuk yang sudah PNS dan Rp7 triliun (Non PNS).

"Artinya penambahan anggaran untuk tunjangan guru Tahun 2016 itu untuk yang sudah lulus sertifikasi," ujarnya.

Oleh sebab itu, isu pencabutan tunjangan guru tidak benar, namun dilakukan perubahan nama yang sebelumnya tunjangan profesi guru sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, namun saat ini disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena Undang-Undang yang baru yang ditetapkan Tahun 2014 itu hanya dijelaskan ada tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan dan kemungkinan namanya saja yang diubah menjadi tunjangan kinerja guru sehingga Pemerintah tidak akan menghapus itu," ujarnya.

Ia menegaskan, istilah Undang-Undang Guru dan Dosen dengan Undang-Undangan (ASN) tidak ada perbedaan secara signifikan, namun pada Undang-Undang ASN ada persyaratan kinerja.

"Artinya guru yang tidak memenuhi syarat kinerjanya dipastikan tidak diberikan tunjangan itu," ujarnya.

Oleh karena itu, tunjangan untuk guru itu tetap diberikan sepanjang memenuhi tingkat kinerja yang sudah ditetapkan. "Hanya merubah nama saja, namun tidak mengurangi hak guru itu," katanya.

Untuk itu, ia meminta kepada guru di Indonesia ke depan harus mulai meningkatkan kinerjanya dan bukan hanya tunjangan saja karena akan ada penilaian kinerja tenaga pengajar itu.

"Jadi tunjangan kinerja guru itu nantinya akan diberikan kepada tenaga pengajar yang memenuhi target kinerja guru di sekolah," katanya.

Berada dalam kapal saat penyebrangan menuju masya lembuh sumenep !!!!!